pelaksana undang undang ialah badan. Cari sumber: "Undang-Undang" Indonesia – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Oktober 2019) Undang-Undang ( UU) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. pelaksana undang undang ialah badan

Komisi Aparatur Sipil Negara. Badan usaha khusus yang dibentuk dengan asas kekeluargaan, sebab badan usaha ini akan memprioritaskan anggota di dalamnya. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. Marbun (1982:55) mengutip pendapat Mh. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU SDA) digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. judul; b. q. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); sebagaimana telah diubah beberapa kali di ubah beberapa kali terakhir di rubah. (yang hanya terdiri dari Pasal 22E) mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UMUM: 1. KEUANGAN NEGARA . PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI. 1993 tentang Pelaksanaan Undang undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (L embaran Negara. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Dasar Hukum Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah: Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);Bidang. Ia bertujuan untuk mengelak atau. 2. tessy. BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pasal 2. TujuanDasar hukum yayasan adalah Undang – Undang No. Berikut ini adalah alur dari pembuatan undang-undang yang ada di Indonesia. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural; n. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. T. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Cari sumber: "Undang-Undang" Indonesia – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Oktober 2019) Undang-Undang ( UU) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. Pilihanraya bukan sahaja negara kita dan melaksanakan kuasa eksekutif di penting dari segi amalan demokrasi tetapi penglibatan rakyat sebagai pengundi amat. Dalam pelaksanaan Undang-undang selanjutnya pihak Dewan Perwakilan Rakyat mengambil posisi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Peraturan Pelaksana Undang Undang Cipta Kerja di bidang merupakan peraturan yang sangat penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta. 03/2008. ”. Otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Kedaulatan Rakyat adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara ada di tangan rakyatnya. UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena dianggap tidak sesuai lagi dengan. UNDANG. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Kornblum. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. BAB I. KETENTUAN UMUM Pasal 1. 13. 196, TLN No. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 9. DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN . NOMOR 252/PMK. Arsip. selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Re publik. 20 Tahun 2003 (302,009) 2 Contoh Perlindungan Hukum yang Wajib Diketahui Dasarnya (285,165) Mengenal Lembaga Yudikatif, Lengkap dengan Fungsi dan Tugas Lembaga Yudikatif di Indonesia (156,380) Cara Sadap Whatsapp Hanya dengan Nomor WA Simpel dan Tak ketahuan, Cobain Yuk. Badan Kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan Perlembagaan Persekutuan serta merupakan badan ke- 3 kerajaan selepas badan eksekutif dan badan perundangan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pasal 30 Ayat (1) UU No. Undang undang yang mengatur kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang atau UU nomor 4 tahun 2004 yang kini sudah diubah menjadi UU nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasan kehakiman. Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan. Mengingat : 1. Badan legislatif pada masa Republik Indonesia Serikat terbagi menjadi dua majelis,. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan; dan : b. Maklumat Pelayanan adalah. Pembahagian kuasa. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja. Pusat Analisa APBN, 4. Melihat pembagian urusan ini, maka sudah dipastikan Pemerintah Daerah wajib membentuk Badan/Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan untuk teknis pembentukannya sampai saat sekarang masih menunggu peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kekuasaan legislatif: Kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. E. Ia bertujuan untuk mengelak atau menghindari bahaya. 01/IV/2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PETA BIDANG TANAH DAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MANDIRI (LINTAS SEKTOR) DAN PETA BIDANG. Namun pasca amandemen, status lembaga tertinggi sudah tidak ada lagi dan telah berganti menjadi lembaga negara. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 10. adalah hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. [1] Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan. Pasal 4Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);. R 128; 2 J. Yayasan tidak mempunyai anggota. Latar Belakang. ∗∗∗) Negara Indonesia adalah negara hukum. legislasi ialah proses pembuatan Undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif dan unsur pemerintahan eksekutif . Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah: a. DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK . 2003. UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit5. Sertifikat Kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat KompetensiPengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat PKP, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (UU/1998/10) (1998) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Bank Tanah. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan. 28. 12. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun. Sejarah Kelahiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. DASAR HUKUMUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. 13. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pengajuan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Sertifikasi Badan Usaha. Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Kuasa tersebut boleh dijalankan oleh baginda atau Jemaah Menteri @ mana-mana menteri yg diberi kuasa oleh kabinet Parlimen boleh dengan kuasa undang-undang. 1. Pada prinsipnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Per. Penjelasan Umum PP 87 tahun 2021. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa. Badan peradilan seperti disebutkan dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang berada di bawah mahkamah. Keberadaan lembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. H. R. N. Peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan. Contohnya: Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006: membahas tugas BPK. Badan lain yang dimaksud pada ayat ini adalah badan hukum di luar lembaga keuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan dan. 1. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang pengangkatan anggota dilakukan dengan Keputusan Presiden; Contoh: Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Otorita Batam, dan lainnya. Badan Yudikatif Badan yudikatif adalah wewenang menguji apakah suatu undang- undang sesuai dengan Undang- Undang Dasar atau tidak, dan menolak melaksanakan undang-undang serta peraturan- peraturan lainnya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 15 Dasar 1945. Tugas DPD : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dasar Hukum Dan Wewenang DPD – DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah sebuah lembaga demokrasi Indonesia. Hal itu dikarenakan semua tata cara pelaksanaan yayasan sudah diatur dalam undang. Sementara itu, DPD adalah lembaga legislatif di sistem ketatanegaraan RI yang menjadi wakil daerah provinsi. Para Kepala Kantor Pertanahan; di seluruh Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM. adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Tetapi mekanisme penyusunan Peraturan Desa dimuat dalam PP No. Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi; Mengingat : 1. 2. Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba. menurut undang-undang adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat. Kekuasaan Eksekutif di duduki oleh Presiden, sesuai dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berisikan bahwa Presiden Republik. Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). 13. Undang-undang (UU) NO. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Peraturan Pemerintah. Dalam perkembangannya, UU Yayasan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 28/2004”). Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. 16. 3. Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat LKS-PWU yang. Oleh Guru Pendidikan Diposting pada Januari 9, 2021 Maret 31,. com - Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan negara. 7. Tag: pelaksanaan undang-undang ialah badan. Tugas MPR diantaranya ialah : Membuat, menetapkan, dan mengubah UUD. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Badan Pimpinan Umum adalah badan hukum apabila kepadanya diserahkan tugas : a. Situs web. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang. S. Penyempurnaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang. Oleh Guru Pendidikan Diposting pada Januari 9, 2021 Maret 31, 2021. Dalam. ". Yth. 3. KEMENTERIAN KESEHATAN. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459). 22 Tahun 1993. Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Solihin Abdul Wahab merumuskanproses pelaksanaan (Implementasi) sebagai berikut: “implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. ndang–undang, kemudian outputya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. U. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN, ditulis bkkbn, sebelumnya ditulis BkkbN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut. Bagian Ketiga Tempat Kedudukan Pasal 3 Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibukota Negara. (2) Daftar Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang memuat: a. Tahun. Maka perubahan juga dialami oleh peraturan pelaksana di bawah UUD 1945. PENJELASAN. UMUM : Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga, kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hukum Administrasi Negara. Berkaitan dengan pengertian DPR, B. 10. Dalam konsep Trias Politika, lembaga yang yang berwenang melaksanakan undang-undang adalah lembaga eksekutif. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ Tugas dan wewenang MPR. V. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara Indonesia berada di posisi tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Iklan. Peraturan Daerah. Tugas lembaga negara. • PASAL 1 angka 8 UU 51/2009 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. ini merupakan Undang Undang yang paling lengkap dalam mengatur Pemerintahan Desa, yakni terdapat sebanyak 15 bab dan 122 pasal. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.